Peluang DPR Gunakan Hak Angket, Deponering Abraham Samad - Bambang Widjojanto

BukaIndo.com - Deponering adalah mekanisme secara hukum yang sesuai atau sejalan dengan perintah dari Presiden untuk menghentikan kriminalisasi, atau penghapusan perkara. Hal ini terkait dengan kasus yang menimpa dua mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Bambang Widjojanto (BW) dan juga Abraham Samad (AS). Penghapusan perkara atau deponering ini membuat  Komisi III DPR RI bisa membuka peluang untuk menggunakan haknya yaitu, hak angket, hak interpelasi dan lainnya kepada Jaksa Agung (JA) M Prasetyo.

Keputusan dari Jaksa Agung M Prasetyo tersebut membuat elemen masyarakat ingin segera bertemu dengan anggota komisi III DPR RI, elemen masyarakat yang ingin bertemu dengan anggota komisi III ini diantaranya adalah Ikatan Sarjana dan Profesi Pepolisian Indonesai (ISPI), Indonesia Police Wathc (IPW), Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), dan juga Perhimpunan Pengacara Pengawal Konstitusi.
Elemen masyarakat tersebut protes terhadap keputusan Jaksa Agung M Prasetyo, yang memberikan deponering untuk kasus yang mengikutsertakan dua mantan pemimpin dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Menurut salah satu elemen masyarakat yang ingin bertemu anggota komisi III DPR RI, Irjen Pol (Pur) Sisno Adiwinoto yang menjabat sebagai wakil ketua umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPI) “Deponering itu sesat karene bertentang dengan hukum dan konstitusi, dan harus dilawan demi tegaknya hukum, maka kami meminta agar DPR menggunakan hak angket” ujarnya.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan “Sesuai dengan tata tertib dalam UU MD3 (undang-undang Nomor 42 tentang MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD) kedaulatan di tangan mayoritas anggota. Pimpinan sendiri tidak akan melarang kalau banyak anggota yang mengusulkan (hak angket)”.
Akan tetapi sebagai pimpinan komisi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manunisa (HAM) itu, secara individu akan melihat terlebih dahulu perkembangan yang terjadi di komisi yang dia pimpin yaitu komisi III DPR, setelah itu dirinya baru akan mengambil keputusan berdasarkan aspirasi anggota, kata Bambang Soesatyo atau yang akrab di panggil Bamsoet ini.
Selain keterangan dari pimpinan Komisi III DPR, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Asrul Sani mengatakan, masalah mengenai pemberian deponering ini akan menjadi masalah yang akan dibahas pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Jaksa Angung mendatang. Fraksi PPP melalui anggotanya Asrul Sani mengatakan, Fraksi PPP tidak akan menggunakan hak angket atau interpelasi. Tetapi dalam hal mengajukan pertanyaan kepada Jaksa Agung secara kolektif masih memungkinan menggunakan hak angket dan interpelasi.
Anggota lain dari Fraksi PPP Risa Mariska mengatakan, prihatin dengan langkah yang sudah diambil oleh Kejaksaan Agung dalam memberikan deponering kepada dua mantan pimpinan KPK itu (AS dan BW). “Hal seperti ini menjadi pembelajaran yang tidak baik bagi proses penegak hukum di Indonesia” ujar Risa. Keputusan dari Jaksa Agung yang mengabil keputusan memberikan deponering ini, sudah memperlihatkan bahwa Jaksa Agung (JA) sendiri tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kasus yang sedang ditanganinya, yang kemudian Jaksa Agung menggunakan wewenangnya untuk mengambil keputsan memberikan deponerng. “Fakta hukum yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana itu memang telah terjadi” lanjut Risa.
Selain dari keputusan kejaksaan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atau deponering terhadap kasus yang melibatkan dua mantan pimpinan KPK itu, elemen masyarakat yang terbagung tersebut, juga memperotes Novel Baswedan. Dalam protes mengenai Novel Baswedan ini elemen masyarakat juga meminta DPR untuk menggunakan hak angketnya.

Share on Google Plus

About Voltage Feed

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment